Kamis, 19 Maret 2015
Peranan perbankan menghadapi pasar bebas ASEAN
Ø Tugas Bank Dunia terhadap perekonomian Indonesia Mungkin ada beberapa tugas Bank Dunia di Indonesia. Pertama, memimpin Forum CGI. Aggota CGI (Consultative Group meeting on Indonesia) adalah 33 negara dan lembaga-lembaga donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia. CGI “membantu” pembangunan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal. Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi kepentingan negara-negara dan lembaga donor. Tugas kedua Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar, bekerjasama dengan Jepang dan ADB (Asian Development Bank). Tugas Bank Dunia yang lain adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan privatisasi dan kebijakan yang memihak pada perusahaan-perusahaan besar.
Dana hutang yang diberikan kepada Indonesia, antara lain dalam bentuk hutang proyek dan hutang dana segar.1. Hutang Proyek Hutang proyek adalah hutang dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan jasa secara kredit. Namun, sayangnya, hutang ini justru menjadi alat bagi Bank Dunia untuk memasarkan barang dan jasa dari negara-negara pemegang saham utama, seperti Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya kepada Indonesia.
1. Swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan.2. Deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor.3. Pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti:beras, listrik, pupuk dan rokok4. Menaikkan tarif telepon dan pos.5. Menaikkan harga bahan bakar (BBM).
Besarnya jumlah hutang (yang terus bertambah) membuat pemerintah juga harus terus mengalokasikan dana APBN untuk membayar hutng dan bunganya.
Ø Peranan Bank Dunia terhadap Perekonomian yang ada di Indonesia Seperti yang kitahui sebelumnya diatas bahwa bank dunia keterkaitannya sangat erat denganInternasional Monetary Fund atau yang kita kenal dengan IMF. Kenapa demikian, karna seperti yang telah dijelaskan untuk menjadi anggota daripada Bank Dunia itu harus menjadi bergabung terlebih dahulu dengan organisasi keuangan IMF. Perekonomian Indonesia sebenarnya dalam pengaruh bank dunia dalam perekonomian Indonesia dimulai sejak Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998. Pada saat itu Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang secara langsung melibatkan pesanan bank dunia dalam pemulihan ekonomi Indonesia dari krisis moneter. Jadi, untuk Indonesia keluar dari krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia meminjam dana dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Di Indonesia, fungsi IMF dan Bank Dunia berbeda . Organisasi keuangan IMF lebih memfokuskan pada program umum stabilitasi ekonomi dan mencari pola makro policy yang lebih sehat dan lebih baik. Dalam besaran dana yang diberikan kepada Indonesia IMF memberikan pinjaman paling besar dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia. Sementara itu, peranan organisasi Bank Dunia di Indonesia ini lebih berfokus pada perbaikan secara struktural, khususnya dalam sektor perbankan. Akan tetapi, Dana Moneter Internasional (IMF) pun ikut mengambil andil dalam program ini. Di Indonesia Bank Dunia ikut membantu mengembangkan sistem pengadilan perbankan. Hal ini dilakukan agar sistem ekonomi di Indonesia tidak mudah goyah akibat ulah Bank yang tidak baik. kredit macet dan proyek-proyek yang merugikan ekonomi Indonesia, seperti yang terjadi pada baru-baru ini seperti kasus dana talangan atau bailout yang dikucurkan pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century, kasus wisma atlet dan kasus-kasus lainnya. IMF dalam hal perekonomian pun ikut atau berperan serta selayaknya pengontrol dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Selain itu, organisasi Bank Dunia pun lebih sering mengurusi kebijakan struktural pemerintah Indonesia dan dalam sektor penting lainnya. Dalam hal ini, sektor penting lainnya diantaranya sektor industri dan sektor perdagangan Indonesia biasanya dilakukan deregulasi kebijakan dalam kedua sektor tersebut. Dengan kata lain, menyingkirkan rintangan yang menghalangi produktivitas sektor-sektor tersebut. Kedua organisasi keuangan internasional ini memiliki tugasnya masing-masing dalam perekonomian Indonesia. Dalam hal ini organisasi keuangan Bank Dunia mengurus bank pemerintah, sedangkan IMF mengurusi bank-bank swasta yang ada di Indonesia. Namun, peranan organisasi keuangan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam ekonomi Indonesia ini terkadang berbenturan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia.
Ø Dampak yang Ditimbulkan dengan adanya Peranan Bank Dunia terhadap Perekonomian yang ada di Indonesia Indonesia merupakan negara yang tergabung dalam anggota Bank Dunia dan IMF. Hingga saat ini walaupun negara Indonesia telah banyak mendapat pinjaman baik itu dari Bank Dunia maupun IMF yang pinjaman tersebut digunakan untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia yang tidak ada henti-hentinya perekonomian Indonesia tidak pernah terlepas dari masalah. Meskipun Bank Dunia dan IMF sampai saat ini masih beroperasi di Indonesia, angka kemiskinan di Indonesia masih tetap tinggi. Bahkan dengan Indonesia menerima Pinjaman baik dari Bank Dunia maupun IMF, Indonesia dijerat dengan kerugian hutang yang terus bertambah tinggi. Dalam hal ini Indonesia mengalami kerugian baik dari bidang ekonomi maupun didalam rana politik.
Dan adapun kerugian yang diderita negara Indonesia di bidang politik dalam pijaman Bank Dunia dan IMF, yaitu sebagai berikut :· Keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus berkali-kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia. Hal ini juga diungkapkan ekonom Rizal Ramli (2009), ”Lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan sebagainya dalam memberikan pinjaman, biasanya memesan dan menuntut UU ataupun peraturan pemerintah negara yang menerima pinjaman, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial. Misalnya, pinjaman sebesar 300 juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan UU Privatisasi BUMN, sejalan dengan kebijakan Neoliberal. UU Migas ditukar dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank Dunia.” Cara kerja Bank Dunia (dan lembaga-lembaga donor lainnya) dalam menyeret Indonesia (dan negara-negara berkembang lain) ke dalam jebakan hutang, diceritakan secara detil oleh John Perkins dalam bukunya, “Economic Hit Men”. Perkins adalah mantan konsultan keuangan yang bekerja pada perusahaan bernama Chas T. Main, yaitu perusahaan konsultan teknik. Perusahaan ini memberikan konsultasi pembangunan proyek-proyek insfrastruktur di negara-negara berkembang yang dananya berasal dari hutang kepada Bank Dunia, IMF dan lain-lain.
Walaupun terjadi tumpuan bagi negara-negara miskin yang membutuhkan pinjaman dana untuk pembangunan, Bank Dunia pun sering mendapatkan kritikan dari organisasi yang menanamkan dirinya Antiglobalisasi. Organisasi penentang Bank Dunia ini menganggap Bank Dunia merupakan bentuk Neokolonialisasi terhadap negara-negara peminjam dana dari Bank Dunia. Hal ini dikarenakan Bank Dunia cenderung melemahkan kedaulatan negara peminjam dana dengan cara liberalisasi ekonomi. Selain itu, Bank Dunia dikritik keras karena Bank Dunia cenderung dalam genggaman negara-negara tertentu, terutama negara Amerika Serikat. Oleh karena itu negara-negara Adikuasa dan negara lain yang berpengaruhlah yang mendapatkan manfaat dari organisasi Bank Dunia ini. Kritik lainnya terhadap kinerja Bank Dunia adalah Bank Dunia menerapkan prinsip-prinsip neoliberalisme dalam operasionalnya. Neoliberalisme yang diterapkan Bank Dunia ini beranggapan bahwa sistem ekonomi pasar bebas akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi negara yang mempraktikkan sistem pasar bebas ini. Dalam kacamata pasar bebas atau Neoliberalisme, organisasi keuangan internasional Bank Dunia cenderung memasukkan perusahaan-perusahaan asing untuk mengembangkan ekonomi suatu negara daripada mengembangkan potensi ekonomi lokasi megara yang bersangkutan. Dipihak lain, kaum liberalis mengkritik organisasi Bank Dunia karena, Bank Dunia hanya berperan sebagai organisasi politik murni, bukan organisasi ekonomi murni. Dalam hal ini, kaum liberal menilai Bank Dunia sebagai alat negara-negara tertentu untuk memonopoli ekonomi Internasional. Dalam hal ini, organisasi Bank Dunia bekerja untuk menutupi kelemahan-kelemahan kebijakan diterapkan oleh negara tersebut. Dalam prospektif ini, Bank Dunia mengambil tanggung jawab liberal dan tidak membiarkan negara pada tempatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan Bank Dunia bukan tanpa kontroversi dan dampak negatif. Kemelut utang tak berujung yang meliputi berbagai negara peminjam seringkali justru menjadi “bumerang”. Ahli-ahli mengatasi masalah perekonomian dalam negeri, seringkali dana pinjaman dari Bank Dunia justru seperti menumpuk masalah di tahun-tahun mendatang yang suatu saat cepat atau lambat akan overload. Apalagi banyak ahli ekonomi dari negara-negara peminjam (yang biasanya berdiri di luar pemerintahannya) berkomentar miring dan justru menuding Bank Dunia yang telah menganjurkan kebijakan ekonomi yang menyesatkan dan tidak menyelesaikan masalah. Salah satu penyebabnya adalah aliran uang pinjaman yang masuk seringkali justru kembali lagi ke negara-negara donor, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi negara peminjam. Bagi Indonesia sendiri, peran Bank Dunia mulai tampak jelas. Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang dipercaya oleh Bank Dunia untuk meminjam dana untuk berbagai keperluan, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan publik, pertanian dan lingkungan hidup. Namun demikian, sama seperti banyak negara peminjam lainnya, hal ini justru dapat membahayakan perekonomian dalam negeri di masa mendatang jika peminjaman yang dilakukan tidak efisien, tidak bermanfaat, dan juga boros dalam penggunaannya. Bagaimanapun, utang tersebut beserta bunganya dapat terus menumpuk hingga Indonesia tak mampu lagi membayarnya jika dibiarkan dilakukan terus menerus tanpa upaya pengurangan utang yang sistematis. Aliran uang pinjaman yang masuk seharusnya dapat dikendalikan, sehingga tidak hanya menguntungkan dan menambah kekayaan segelintir orang, tetapi juga dapat benar-benar menggerakkan perekonomian nasional, baik secara analisis makro maupun mikro. Karena bagaimanapun, kemandirian dibentuk dan dilakukan oleh kita sendiri. Dana pinjaman hanyalah sarana seperti sebuah pedang, jika kita ahli menggunakannya maka akan menjadikan kita kuat dan sejajar dengan negara manapun, namun jika kita tidak hati-hati menggunakannya, justru dapat “melukai” bahkan “membunuh” kita sendiri, cepat ataupun lambat.
Makalah yang penulis susun semoga menjadi bahan kajian pembelajaran di bidang Mata Kuliah “Bank dan Lembaga Keuangan “ sehingga dengan adanya makalah ini, mahasiswa bisa lebih menambah wawasannya, semoga pembaca bisa lebih apresiasif dari kandungan kajian makalah ini, Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan saran dan kritik sangat penulis harapkan dari pembaca, khususnya teman-teman mahasiswa.
Halwani, H. 2005. Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi (Edisi Kedua). Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar